MENAKAR CALON PERSEORANGAN PADA PILBUP LOMBOK TENGAH TAHUN 2020

Lombok Tengah, 2019-12-17

Daftarkan diri anda sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah

A. Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah

Lombok Tengah merupakan salah satu Kabupaten yang akan melaksanakan pemilihan serentak Nasional pada tahun 2020. Jumlah Kabupaten/Kota yang akan melaksanakan pemilihan di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2020 sebanyak tujuh Kabupaten Kota yaitu Kota Mataram, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, dan Kabupaten Sumbawa. Dari seluruh Kabupaten/Kota yang akan melaksanakan pemilihan Bupati, Kabupaten Lombok Tengah merupakan Kabupaten dengan jumlah penduduk dan Daftar Pemilih Tetap terbesar yaitu sebesar 760.482 pemilih yang tersebar di 139 Desa/Kelurahan, 12 Kecamatan.

Bupati Lombok Tengan yang masih aktif saat ini tidak dapat mencalonkan diri lagi, yang disebabkan oleh batasan pereodesasi yang hanya membolehkan sampai dengan dua pereode. Berbeda halnya dengan Wakil Bupati yang baru sekali menduduki jabatan tersebut, tentu masih memiliki peluang untuk dapat diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik bahkan melalui jalur perseorangan (independen) baik sebagai Calon Bupati maupun Calon Wakil Bupati. Tidak adanya calon incumbent Bupati ini menjadi salah satu potensi bermunculannya banyak calon pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020.

Dinamika politik di Lombok Tengah memiliki karakteristik dan corak tersendiri, baik dilihat dari aspek geografis maupun organisasi kemasyarakatan yang ada di Lombok Tengah. Secara geografis masyarakat wilayah selatan merupakan masyarakat yang sangat aktif dalam melibatkan diri dalam politik praktis. Demikian pula halnya dengan masyarakat yang berada di wilayah Kota Praya. Sedangkan secara organisasi kemasyarakatan, peran organisasi NU dan NW tidak bias dipisahkan dari arah dan haluan perpolitikan di Lombok Tengah. Sedangkan organisasi Muhammadiyah menjadi penyeimbang antara dua organisasi NU dan NW.

Ruang publik tetap menjadi penentu\ arah dukungan partai politik dalam mengusung bakal calon yang akan ikut berpartisipasi pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah pada tanggal 23 September 2020. Demikian pula halnya dengan bakal calon perseorangan. Besarnya jumlah syarat minimal dukungan calon perseorangan mengharuskan bakal calon mencari dan memetakan basis dukungan untuk memperoleh dukungan secara tertulis yang harus ada dan final sebelum pendaftaran calon dimulai. Ada perbedaan format model dukungan bagi calon perseorangan, jika dibandingkan dengan pemilihan sebelumnya. Pada pemilihan seretntak tahun 2020, Surat pernyataan dukungan pasangan calon perseorangan  dituangkan pada formulir B.1 KWK  ditandatangani oleh masing-masing orang memuat elemen nama, NIK, jenis kelamin, alamat, RT/RW, tempat lahir, tanggal lahir, pekerjaan, status perkawinan. Terkait elemen data pekerjaan dan status perkawinan terdapat penjabaran dalam hubungannya dengan memenuhi syarat sebagai pemilih. Terdapat pensiunan TNI/Polri yang bisa terdaftar sebagai pemilih,  jika pekerjaan yang bersangkutan sudah tidak aktif di kedinasan (pensiun), begitu juga dengan status perkawinan terdapat masyarakat yang usianya tidak 17 tahun pada 23 September 2020 tetapi karena sudah menikah yang dibuktikan dengan buku nikah atau KK maka dapat terdaftar sebagai pemilih, sehingga penting melihat status dukungan calon perseorangan melalui verifikasi administrasi dan verifikasi faktual bagi dua elemen data tersebut. KPU Kabupaten Lombok Tengah menetapkan syarat minimum dukungan 53.037 KTP-e/SUKET setara 7,5 %  dari DPT Pemilihan terakhir, sebaran dukungan itu minimal di 50%  Kecamatan di Kabupaten Lombok Tengah. Kegiatan sosialisai terhadap ketentuan jumlah syarat dukungan untuk calon perseorangan harus dilakukan secara seksama di awal tahapan penyelenggaraan pemilihan.               

B. Dinamika Calon Perseorangan dan Partisipasi Masyarakat

Pelaksanaan pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota termaktup dalam  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, sedangkan peraturan KPU yang mengatur tentang calon perseorangan termaktud dalam  Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017.

Syarat  dukungan  pasangan calon  perseorangan yakni penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih yang berdomisisli di daerah pemilihan, memiliki KTP-e atau SUKET yang diterbitkan Dinas Dukcapil, tercantum dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pemilihan terakhir danatau terdaftar di Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4).

Ikut sertanya calon perseorangan/indenpenden dimulai setelah keluarnya Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU/V/2007 tentang pencabutan pasal 59 ayat 1 (satu) dan pasal 56 ayat 2 (dua) Undang-undang nomor 32 Tahun 2004  yang bertentangan dengan UUD 1945 pasal 18 ayat 4  (empat) karena hanya memberikan kesempatan kepada partai politik atau gabungan parpol untuk mendaftar sebagai peserta pemilihan. Dengan keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut akhirnya calon perseorangan dapat ikut ambil bagian dalam pemilihan.

Tahun 2020 di Kabupaten Lombok Tengah dilaksanakan pemilihan serentak  Voting day Rabu 23 September 2020.  Kabupaten Lombok Tengah telah memiliki pengalaman yang cukup baik dalam memajukan demokrai. Hal ini terlihat dari dua kali pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, calon tidak hanya menjadi milik partai politik namun juga terdapat pasangan calon dari jalur perseorangan    

Pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah tahun 2010, bakal calon yang mengikuti kontestasi sebanyak Sembilan pasangan calon yaitu 1) Lalu Suprayatno - Lalu Kelan, 2) Suminggah-Lalu Suhardi, 3) TGH Lalu Gede Muhammad Ali Wira Sakti Amir Murni- Lalu Elyas Munir Jaelani, 4) Lalu Abdul Hadi Faishal-Lalu Fadlan Prayanegara (Perseorangan), 5)  Lalu Wiratmaja-M.Bajuri Najamuddin, 6) Lalu Makmur Sholeh-Saparuddin, 7) Mohammad Suhaili FT-Lalu Normal Suzana, 8) Lalu Zoelkarnain-Lalu Azhari dan  (perseorangan), 9) Lalu Tajir Syahroni-Muhammad Zaenuddin Rifai.(Perseorangan). Dari Sembilan pasangan calon tersebut 3 pasangan calon merupakan pasangan calon perseorangan

Sementara itu pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015 jumlah pasangan calon sebanyak lima yaitu 1) H. Lalu Wiratmaja - Badrun NS, (perseorangan) 2) Suhaili FT - Pathul Bahri, 3)  TGH. Lalu Gede Sakti – Lalu Wirajaya, 4) H. Suharto – Hj. Lale Widare, (Perseorangan) 5) H. Lalu Suprayatno – Zainul. Dari lima pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah padqa pemilihan tahun 2015, dua pasangan calon berasal dari jalur perseorangan.

Bagi pasangan calon perseorangan selain menyiapkan syarat dan dukungan, dilain sisi yang wajib dimiliki yakni popularitas, ketokohan, ekonomi dan kepemimpinan. Karena unsur tersebut sangat menentukan partisipasi masyarakat untuk ikut memberikan dukungan bagi pemenuhan syarat agar dapat ditetapkan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah pada pemilihan tahun 2020 ikut kontestasi pada tanggal 8 Juli 2020 sehari setelahnya ikut dalam pengundian dan pengumuman nomor urut pasangan calon sesuai PKPU 15 Tahun 2019.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017, Partisipasi Masyarakat dimaknai keterlibatan perorangan dan/atau kelompok masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan.  Dalam peraturan tersebut juga tersurat hak masyarakat untuk memperoleh informasi pemilihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.  Pasal 20 menyebutkan masyarakat juga di ikat oleh kewajiban menghormati hak orang lain, bertanggung jawab atas pendapat dan tindakannya dalam berpartisipasi,  menjaga pelaksanaan partisipasi masyarakat sesuai dengan asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsional, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas,dan aksesibilitas. Serta kewajiban menjaga etika dan sopan santun berdasarkan budaya masyarakat.  

Partisipasi masyarakat pada proses memberikan dukungan lewat surat pernyataan ke calon perseorangan tentu idealnya adalah pertemuan langsung dengan calon yang akan maju dalam kontestasi pemilihan Bupati  dan Wakil Bupati Lombok  Tahun 2020, ataupun pertemuan tidak langsung karena calon diwakili oleh individu yang menjadi tim sukses.  Memotret akuntabilitas dukungan masyarakat dalam proses dan hasil pengumpulan syarat dukungan pasangan calon perseorangan menjadi perhatian serius penyelenggara, dalam proses verifikasi administrasi dan verifikasi faktualnya, bahwa dokumen syarat dukungan benar adanya dan dapat dipertanggungjawabkan proses dan hasilnya serta di dokumentasikan saat proses verifikasi faktual yang dilaksanakan Panitia pemungutan suara (PPS) pada tingkat kelurahan dengan pengawasan melekat dari mitra Bawaslu beserta jajarannya serta harapan tinggi adanya kontrol aktif dari masyarakat baik individu ataupun kelompok secara terbuka.

Berkaitan dengan ini Mahmuddin Muslim (2001) mengutip hasil survey Public Integity Index menemukan bahwa permasalahan kita bukan pada rendahnya kualitas dan kuantitas tingkat partisipasi masyarakat, tetapi terletak pada ketertutupan mekanisme politik bagi keterlibatan warga negara dalam menuntut akuntabilitas dan keterbukaan. Dorongan partisipasi masyarakat dalam memberikan pernyataan dukungan bagi pasangan calon perseorangan bisa disebabkan beberapa alasan ; karena alasan kekeluargaan, adanya reward atau janji untuk masa depan, atau karena alasan memang calon layak diberikan dukungan karena rekam jejaknya, selanjutnya menjadi tantangan bagi calon perseorangan untuk dapat membuktikannya sehingga dapat berkontestasi di pemilihan Wali Kota dan Wakil Walikota Palu 2020.

Dukungan 53.037 individu yang memenuhi syarat pemilih lengkap KTP-e/SUKET adalah modal sosial bagi pasangan calon perseorangan.  Dukungan massa sebesar itu jika di konsolidasikan akan menjadi modal politik yang kuat, namun pada sisi yang lain akan menjadi masalah jika prosesnya tidak sesuai ketentuan peraturan KPU karena verifikasi faktual akan dengan mudah menemukan ketidaksesuaian antara dokumen administrasi dengan pengakuan langsung masyarakat yang menandatangani formulir B.1KWK. mari kita jaga bersama proses dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020.