kab_lomboktengah@kpu.go.id
(0370) 653160

PELANTIKAN PPK & PPS – KPU KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILU SERENTAK 2019

Berita Pelantikan

Lombok Tengah – Proses evaluasi yang dilakukan KPU Lombok Tengah terhadap 60 orang Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dari 12 Kecamatan, dan 417 orang Panitia Pemungutan Suara (PPS) dari 139 Desa/Kelurahan dalam rangka penugasan kembali pada Pemilihan Umum Serentak 2019 akhirnya dikukuhkan kembali, di halaman Kantor KPU Lombok Tengah, Jumat (9/3/2018).

Sebanyak 36 orang PPK dari 60 orang pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB 2018 dilantik dan dikukuhkan kembali untuk melaksanakan tugas pada Pemilihan DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Pilpres 2019. Sementara jumlah PPS yang dikukuhkan masih sama dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB 2018 yakni 417 orang dari 139 Desa/Kelurahan. Evaluasi ini dilakukan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang salah satunya jumlah PPK dikurangi menjadi 3 orang.

Ketua KPU Kabupaten Lombok Tengah Ari Wahyudi, SH,.MH dalam sambutannya mengungkapkan, setelah dilantik masa kerja PPK dan PPS akan dimulai sejak dilantik yakni 9 Maret sampai Juni 2019 mendatang. “Kurang lebih ada 15 bulan masa kerja PPK dan PPS pada Pileg dan Pilpres 2019 ini,” terangnya. 

Lebih lanjut, Ary Wahyudi, SH.,MH mengatakan, pelantikan kembali PPK dan PPS mengandung kepatutan dan profesionalisme. “Maka dari itu kami melantik kembali. Sekaligus sampaikan salam kami kepada dua orang yang tidak dapat dilantik kembali. Ini adalah tahapan dan evaluasi yang harus kami jalani. Kami memohon maaf sekaligus terimakasih kepada dua orang yang tidak dilantik telah bekerja maksimal bersama kami di Pilgub NTB 2018. Sekaligus kami meminta kepada PPK dan PPS yang terpilih harus proporsional dan jaga integritas pada Pemilu 2019 mendatang. Karna pada Pemilu 2019 ini banyak pekerjaan yang harus diselesaikan,” tuturnya. 

Tugas selanjutnya PPK dan PPS setelah dilantik menurut Ary Wahyudi adalah persiapan pembentukan Pantarlih. Pantarlih ini akan mendata pemilih sebagai dasar DPT Pileg dan Pilpres 2019. Sehingga diharapkan tidak ada lagi masyarakat yang kehilangan hak konstitusional dalam memilih. “Selain itu, PPK dan PPS juga harus membantu kami dalam mensosialisasi kepada masyarakat semua tahapan pemilu sehingga partisipasi pemilih di Kabupaten Lombok Tengah lebih tinggi dari tahun sebelumnya, ” jelasnya. 

Sementara itu, Ketua Divisi Hukum KPU Provinsi NTB H. Ilyas Sarbini, SH.,MH, menegaskan, PPK dan PPS harus memegang teguh prinsip mandiri, integritas dan profesional, sesuai dengan amanat Undang-Undang Pemilu. Tidak hanya itu, Ilyas juga mengingatkan tugas PPK dan PPS ke depan cukup berat, karna selain menjaga kelancaran penyelenggaraan Pemilu 2019 juga harus menjaga marwah organisasi penyelenggara, sehingga keadalian Pemilu benar-benar terwujud. “Poin penting Pemilu 2019 adalah bagaimana PPK dan PPS mampu mengakomodir pemilih secara maksimal. Tidak ada lagi masyarakat yang kehilangan hak pilihnya,” ungkapnya. 

Selanjutnya, yang harus juga dijaga PPK dan PPS adalah integritas sebagai penyelenggara Pemilu, karena kompetisi pada Pileg 2019 akan sangat ketat. Sarbini menyebutkan di Kabupaten Lombok Tengah Daerah Pemilihan (Dapil) untuk Pileg DPRD Provinsi NTB terbagi menjadi 2, dimana masing-masing dengan 7 kursi dan Pileg DPRD Kabupaten Lombok Tengah terbagi menjadi 6 Dapil yang masing-masing dengan porsi korsi yang beragam. “Maka dari itu PPK dan PPS harus tetap menjaga Nilai Dasar Organisasi sehingga tidak ada cerita PPK dan PPS yang main mata dengan peserta pemilu,” tutup H. Ilyas Sarbini, SH.,MH mengingatkan. (KPU)

Komentar

Komentar

About the Author